Laporan: David Hermansyah
PALEMBANG. XMEDIA.NEWS – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bersatu Sriwijaya (DPP GBR) Sumatera Selatan resmi melakukan restrukturisasi kepengurusan tahun 2025 sebagai langkah strategis menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kinerja organisasi dalam mengawal pembangunan di Kota Palembang dan wilayah Sumsel secara umum.
Ketua DPP GBR, Ferry Sirajuddin atau yang akrab disapa Ferry King, menegaskan bahwa restrukturisasi ini bukan sekadar penyegaran internal, tetapi juga bentuk pemantapan program kerja organisasi ke depan.
“Restrukturisasi DPP GBR 2025 dilakukan guna memperkuat sinergi organisasi dengan pemerintah daerah, serta mempertegas komitmen kami untuk mengawal pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ferry saat dikonfirmasi, Jumat 4 Juli 2025.
Perkuat Sinergi, Kawal Pembangunan Berkeadilan
Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), DPP GBR mengusung tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong kemajuan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP GBR, Saluri, menambahkan bahwa restrukturisasi ini disepakati bersama oleh jajaran pengurus dan anggota sebagai bagian dari penguatan visi, misi, dan program kerja strategis.
“Kami ingin pembangunan di Palembang dan Sumatera Selatan benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, organisasi harus berjalan secara solid dan terstruktur,” terang Saluri.
Langkah Nyata: Bangun Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Usai restrukturisasi, DPP GBR langsung tancap gas dengan mempersiapkan pertemuan lintas institusi, termasuk dengan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum (APH).
“Dalam waktu dekat, kami akan menjalin komunikasi dan pertemuan dengan Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Pangdam II/Sriwijaya. Ini penting sebagai bentuk kolaborasi membangun daerah secara bersama-sama,” tegas Saluri.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan nasional harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan elemen sipil termasuk Ormas seperti GBR. (*)
