MUARADUA, XMEDIA.NEWS – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan akan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Muaradua. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, H. M. Rahmattullah, S. STP., MM, saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan BLUD RSUD Muaradua pada Selasa, 3 Desember 2024.
Sekda Rahmattullah menegaskan bahwa BLUD merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan akuntabilitas layanan di RSUD Muaradua, dengan anggaran berbasis kinerja, tata kelola yang baik, serta kemandirian pengelolaan keuangan. BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dengan menerapkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.
“Pelaksanaan pembinaan di Pemerintah Daerah tidak maksimal jika bekerja sendirian. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan terpercaya,” ujar Rahmattullah.
Konsep BLUD menuntut agar tidak hanya berjalan dengan baik di atas kertas, namun juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab OKU Selatan akan membuat aturan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, termasuk ambang batas dan pergeseran anggaran.
Sekda juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari penerapan BLUD bukan hanya sekadar fleksibilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja rumah sakit. Implementasi yang baik memerlukan perubahan pola pikir dari para pengambil keputusan di Pemda, serta kebutuhan untuk membentuk perangkat yang mumpuni dan memiliki jiwa kewirausahaan.
“Pimpinan BLU harus memiliki jiwa enterpreneurship dan menciptakan tata kelola yang baik agar BLUD bisa berfungsi optimal,” pungkasnya. (rel)
