JAKARTA, XMEDIA.NEWS – Dalam langkah yang mengejutkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memutuskan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi menerima fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR atau rumah dinas.
Kebijakan ini tertuang dalam surat resmi nomor B/733/RT.01/09/2024, yang ditandatangani pada 25 September 2024. Keputusan ini menarik perhatian publik karena sebelumnya, rumah dinas merupakan fasilitas utama bagi anggota dewan.
Sebagai gantinya, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan.
Tunjangan ini diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah per anggota, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi mereka dibandingkan dengan fasilitas rumah dinas yang terbatas pada lokasi tertentu.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya merampingkan anggaran dan mengoptimalkan penggunaan aset negara.
Pertimbangan Kebijakan
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa kondisi fisik rumah dinas yang rusak parah menjadi alasan utama di balik kebijakan ini.
“Perbaikan membutuhkan biaya yang besar dan tidak sebanding dengan manfaatnya,” ujar Indra.
Pemeliharaan rumah-rumah dinas tersebut dianggap sebagai beban yang signifikan, mengingat bangunan yang sudah tua.
DPR kini sedang melakukan kajian harga sewa rumah di wilayah strategis Jakarta, seperti Senayan dan Kebayoran, untuk menentukan besaran tunjangan perumahan yang akan diberikan.
Estimasi awal menunjukkan bahwa tunjangan perumahan berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per bulan.
Dampak Kebijakan
Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap kebijakan ini sebagai langkah positif yang mencerminkan upaya DPR untuk lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya negara.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tanpa rumah dinas, anggota DPR dari daerah jauh akan kesulitan menjalankan tugasnya di Jakarta.
Namun, kebijakan ini diharapkan tidak akan mengurangi kinerja para wakil rakyat dalam menjalankan amanah mereka.
Dengan tunjangan perumahan, para anggota DPR memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama bertugas di ibu kota.
Ke depannya, penghapusan rumah dinas ini bisa menjadi langkah awal bagi DPR untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran dan meningkatkan citra positif di mata publik.
